Artikel

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota

Winsherly Tan
Abstract
Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance). Salah satu aspeknya adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara transparan melalui system eProcurement. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat genting di Indonesia untuk saat ini. Berdasarkan data per 31 Maret 2017, total penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh KPK dari tahun 2004-2017 adalah Penyelidikan 874 perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, Inkracht 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara. Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Eko Marjono mengungkapkan, pengaduan yang masuk ke KPK sebagian besar berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Padahal, sejatinya Indonesia sudah mempunya seperangkat regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, dan disertai dengan penelitian kepustakaan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara pada Pemerintahan Kota Batam (PEMKO). Kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Procurement dan kendala-kendala apa yang dihadapi, serta solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Batam.PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK(LPSE)DI PEMERINTAHAN KOTA BATAMDALAMMEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANGEFEKTIF

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Terhadap Pembentukan

Irwandi Irwandi

Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepri

Abstract

The study aims to describe and analyze and identify the reasons behind the Riau Islands Provincial Government not yet applying Government Regulation No. 59 of 2015 to the establishment of regional legal products. This research was conducted using a sociological juridical approach. Lack of knowledge or information on regional equipment in the Riau Islands Provincial Government regarding the need for the participation of legislators in the formation of regional legal products, there is still a sectoral ego from the Riau Islands Province government as a representative of the central government in the regions, no sanctions if not including regulatory designers legislation in the formation of regional legal products.

sumber : http://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/416

Efektivitas penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam

Andi Rendra Rangkuti
Abstract
Management right on Land (HPL) is a right regulated outside of Law No. 5 of 1960 on Basic Relugation on Agrarian Principles. This right develops in accordance with the demands of the developments. The rights that have existed since the colonial era have been already governed by a special regulation, so that the holders of HPL and the third parties who utilize HPL are protected by laws. The purpose of this research is to analyze and to elaborate what facors that make many lands in Batam are abandoned. It also analyzes the effectivity and utilization of lands and provides the best solution to curb unutilized lands for the creation of a better investment climate in Batam City. The data collection was collected from unstructured interviews and observations of the indicated abandoned lands. This research method used a socio-legal method. The result showed that the lower laws must follow the higher laws based on the legal hirarchy in Indonesia. Law enforcementst should strictly implement to those who abandon their lands. Land reforms must be carried out to align with Agrarian Reform and as well as the harmonization of national law program.

Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Hak yang ada sejak jaman penjajahan perlu dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang memanfaatkan HPL berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan banyak tanah terlantar di Kota Batam, menganalisa efektivitas dan pendayagunaan tanah terlantar serta solusi terbaik untuk melakukan penertiban tanah terlantar untuk terciptanya iklim investasi yang lebih baik di Kota Batam.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sesuai dengan hirearki hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas kepada penerima alokasi yang membiarkan tanahnya terlantar. Pendayagunaan Tanah dilakukan apabila Pembaharuan Agraria sudah dilakukan serta program harmonisasi hukum nasional berjalan dengan baik.

EFEKTIVITAS PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KOTA BATAM

Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam

Alex Guspeneldi

Abstract

This research purports to analyse the Batam City’s Government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. It is also to analyse the impact of government limited authority and propose solutions that can solve the government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. Based on the result of this research, it was revealed that that the Batam City Government has limited experiences in planning, utilization, and controlling layout, providing land services, and public infrastructure. The limitations impact on the services giving by the government that lead to the lack of legal certainty in action. The solutions to overcome the limitations are to rearrage overlapping regulations.

===

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterbatasan Pemerintah Kota Batam dalam kewenangannya dalam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas. Penelitian ini juga menganalisis dampak keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Batam dan memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Kota Batam memililiki keterbatasan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pelayanan Pertanahan, dan Penyediaan sarana dan prasarana umum. Keterbatasan tersebut berdampak pada pelayanan masyarakat yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan adalah menata ulang kembali regulasi yang tumpang tindih.

PROBLEMATIKA PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI BATAM

Sumber : http://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/72/45

Analisis yuridis Hak Erfpacht Verponding Hak Pengelolaan Lahan Kota Batam

Elza Syarief Agung Prayogo

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyebab pihak Badan Pengusahaan Batam belum membebaskan atau mengganti rugi hak erfpacht verponding atas tanah di Batam, menganalisis keberadaan tanah dengan status Hak erfpacht dapat/tidak dialihkan kepada pihak ketiga dengan alas HPL dan menganalisis solusi yang dapat dilakukan agar tanah hak erfpacht di atas HPL dapat diakui kepastian hukumnya. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi serta dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Badan Pengusahaan Batam belum membebaskan hak erfpacht verponding atas tanah di Batam, karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 Tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam.Solusi yang dapat dilakukan agar tanah hak erfpacht di atas HPL dapat diakui kepastian hukumnya dengan mengukuhkan menjadi hak baru.

ANALIS YURIDIS

Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kapal Ferry Internasional di Kota Batam

Yenny Yenny

Abstract

The Porth Health Office Class I of Batam , a technical unit of the Ministry of  Health is  responsible to the Director General of Disease Control and Environmental Sanitation in carrying out their duties, has an obligation to implement the Government Regulation Number 21 of 2013 concerning The Type and Rate of The Non Tax Revenue that is  applied in  the Ministry of Health. In the application of the Government Regulation, which became effective since June 2013, there was resistance from the international ferry companies in Batam, as the object of the Regulation. This resulted in the failure to pay obligations of non tax revenue by the object state revenues, so that the financial records of the Porth Health Office Class I Batam are categorized as non tax revenue. In this research, the researcher conducted a sosiological research to analyze the effectiveness of the implementation of a rule of law, in particular linking it  to the effectiveness of the theory of law and progressive legal theory. The Researcher found and concluded that the application of the Government Regulation is not effective. It is suggested to revise the Regulation by involving the participation of ferry service users and Porth Health Office Class I Batam as a regulator.

===

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam (KKP Kelas I Batam) sebagai  unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dalam pelaksanaan tugasnya, juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peraturan pemerintah 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2013, yang efektif diberlakukan sejak Juni 2013, beberapa penolakan terjadi dari pengguna jasa. Penolakan khususnya terjadi dari   operator ferry  Internasional di Batam, sebagai objek dari Peraturan Pemerintah ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya gagal bayar kewajiban PNBP oleh objek PNBP, sehingga dalam catatan pembukuan keuangan KKP Kelas I Batam, terdapat Piutang PNBP. Dalam tulisan ini, peneliti melakukan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas penerapan sebuah aturan perundang-undangan, khususnya dihubungkan dengan teori Efektifitas Hukum dan Teori Hukum Progressif. Peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2013 di pelabuhan ferry internasional tidak efektif. Peneliti merekomendasikan dilakukannya revisi atas Peraturan Pemerintah  ini dengan melibatkan peran serta penguna jasa dan KKP sebagai regulator.

PENERAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KAPAL FERRY INTERNASIONAL DI KOTA BATAM

SUMBER :http://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/65

Penyelesaian Sengketa Administrasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Kota Batam

Intan Sari Widya Ningrum

Abstract

Batam City has 70 government institutions, that consists of the regional and central government. The government goods/ service need to be done in order to improve public service. Indonesia implements the Presidential Decree Number 70 of 2012 on the Second Amendment of Presidential Decree Number 54 of 2010 on the Government Goods/ Service Procurement. Article 81 & 82 of Presidential Decree Number 70 of 2012 state that participants who feel aggrieved may submit their complaints and the complaints may be appealed. The word “may” in Article 81 and 82 of Presidential Decree Number 70 of 2012 obscures the obligation to use administrative efforts (complaints) in Article 48 of Law Number 5 of 1986 on Administrative Court. Reviewing the administrative dispute resolution arrangements in the procurement of government goods/ services, examining the implementation of administrative dispute resolution through administrative effort and through the court, and finding the ideal socialization concept and the rule of law in the administrative dispute resolution procurement of governmant goods / services in Batam city were the purposes of this research. Normative legal research used as the research method. The results showed that the word “can” in article 81 and 82 this presidential decree obscures the interpretation of those who seek for justice and it is right for the procurement of government goods/ services to be based upon as the product of law. The application of procurement service is not yet perfect. Therefore, a seriousness from those who seek for justice in filing a lawsuit in court is needed, and stages of litigation in administrative courts should be able to minimize the desicion of which is not acceptable (niet onvankelijkverklaard). A certification for the government goods/ service procurement’s judge. To the violation of this law should later be subject to administrative sanction threat, not criminal sanctions.

===

Kota Batam memiliki 70 institusi pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan pusat dan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah perlu melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah. Indonesia menerapkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 81 dan 82 peraturan presiden ini menyatakan bahwa penyedia barang/ jasa yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan dan dapat mengajukan sanggahan banding. Kata dapat di Pasal 81 dan 82 ini mengaburkan kewajiban upaya administratif pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menelaah pengaturan penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, menelaah pelaksanaan penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administratif dan melalui pengadilan, dan menemukan konsep ideal sosialisasi dan aturan hukum penyelesaian sengketa administrasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Batam merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “dapat” pada pasal 81  dan Pasal 82 peraturan presiden ini mengaburkan penafsiran terhadap masyarakat pencari keadilan. Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik belum sepenuhnya sempurna, dituntut keseriusan dari masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan di peradilan, dan tahapan berperkara di peradilan tata usaha negara seharusnya dapat meminimalisir putusan yang tidak diterima (niet onvankelijkverklaard). Perlu sertifikasi bagi hakim pengadaan barang jasa pemerintah, pembentukan produk hukum yang setingkat undang-undang bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah, dan terhadap pelanggaran undang-undang ini nantinya dikenakan ancaman sanksi administratif dan bukanlah sanksi pidana.

seleksi administrasi
Sumber : http://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/63

Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung terhadap Bangunan Gedung Perhotelan di Kota Batam

Noverina Syukura Linanda
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Abstract
Development in Batam is developing very rapidly because Batam is a city located in Riau Islands Province. In reality, there are many regulation that related to the problem of development, so that there is less legal certainty in Building Permit or often short with IMB, There are more hotel building in Batam that violates because it does not have Building Permit or hotel that already has Building Permit but violates the Local Regulation of Batam City number 2 of 20b11 on Building in Batam.

The Sociological Juridical Approach is directed to reality by looking at the application of the law (Das Sein), in this case the Local Regulation of Batam number 2 of 2011 on Building. Researchers choose this type of legal research because the researchers see the difference between the desired rule of law (Das Sollen) with the reality that happened (Das Sein) that occurred in Batam, it is not all that violate but there are still violations of hotel buildings regulations in Batam.

Results of Research on Implementation that has not been run effectively, especially to the distance between hotel buildings that are not in accordance with the rules that have been applied. Lack of public awareness to follow the regulations has not been effective against the Local Regulation of Batam City number 2 of 2011 on Building.

artikel perda ketentuan bangunan

PENERAPANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2015TERHADAPPEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sumber : http://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/7 (Website Jurnal UIB)

Efektifitas Undang – Undang Kepabeanan terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako di Kota Batam

Rufinus Hotmaulana Hutauruk Dedi Susanto

Universitas International Batam

Abstract

The purpose of this research is to know the law against people in groceries Settings in Batam city is in compliance with the Customs Act, to find out the legal settlement Implementation taking action against smuggling People in Batam city. According to the law – customs laws, to find out what factors are barriers/constraints to reduce smuggling groceries in Batam city. Data collection is carried out by the procedure and field studies libraries study authors take respondents research has to do with the issues that are discussed. As for the respondents in this study is the Head Office of the Customs and Excise unit area of Batam. The results of research that the Central Government in this case from customs and Excise in Batam city in dealing with the function of supervision. But a variety of conditions, from the geographical condition to the high consumptive society against imported goods so difficult to cooperate plus Batam port area is an area free of FTZ to vices-depravity internal irresponsible persons in the port so the practice of bribe make surveillance capacity has become weak.

UU KEPABEAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN SEMBAKO DI KOTA BATAM

Sumber : http://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/410 (Website Jurnal UIB)