LAPORAN PANSUS PEMBAHASAN RANPERDA PENCABUTAN LIMA PERDA KOTA BATAM DAN PENYAMPAIAN PENJELASAN LKPJ WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN 2020 – JDIH PEMKO BATAM English English Indonesian Indonesian

LAPORAN PANSUS PEMBAHASAN RANPERDA PENCABUTAN LIMA PERDA KOTA BATAM DAN PENYAMPAIAN PENJELASAN LKPJ WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN 2020

Maret 31, 2021 By admin

LAPORAN PANSUS PEMBAHASAN RANPERDA PENCABUTAN LIMA PERDA KOTA BATAM DAN PENYAMPAIAN PENJELASAN LKPJ WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN 2020

DPRD Kota Batam menyelenggarakan Rapat dengan 2 (dua) agenda yaitu: 1. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Pencabutan Lima Perda Kota Batam sekaligus Pengambilan Keputusan, 2.  Penyampaian dan Penjelasan LKPJ Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2020 Sekaligus Pembentukan Pansus, yang diselenggarakan  di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam pada hari Selasa 30 Maret 2021.

Penyampaian Laporan Panita Khusus DPRD terhadap  Ranperda Pencabutan Lima Perda Kota Batam, Ketua Pansus meminta dijadwalkan kembali pembahasan Ranperda dalam minggu ke 2 (dua) pada  bulan April 2021, hal tersebut dikarenakan Tim Pansus telah melakukan Konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau, dan Ranperda Pencabutan Lima Perda Kota Batam sedang dilakukan evaluasi dan fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi terhadap Ranperda, rancangan perkada dan/atau Rancangan Peraturan DPRD yang mana fasilitasi tersebut bersifat wajib.

Pansus merasa membutuhkan waktu untuk kemudian dapat di finalisasikan. Adapun 5 Perda yang diusulkan untuk dicabut adalah:

  1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian minuman Berakohol Kota Batam
  2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat
  3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam
  4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
  5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan

pada agenda ke dua Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ disampaikan oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berpedomani dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang memuat hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan, menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ akhir tahun 2020 merupakan salah satu bahan evaluasi antara eksekutif maupun legislatif untuk perbaikan dimasa berikutnya dalam melaksanakan pembangunan maupun dalam menyusun LKPJ.

COMMENTS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Rekap Dokumen

Bentuk Dokumen Jumlah

Link Terkait

Panduan JDIH Batam

File APK JDIH Batam

Promosi Videotron

Terbaik 1 Nasional

Terbaik Se-Kepri

Terbaik Ke-3 Nasional

Terbaik 5 Besar Nasional

Video Testimoni

Video Youtube

int(15)
Website Reviews

JDIH Kota Batam

Reviews Website

Guest 10/21/19

Penyajian Informasi Produk Hukum di Website JDIH Kota Batam
Powered by
Wiselaw