Artikel – JDIH PEMKO BATAM English English Indonesian Indonesian

Produk Hukum JDIH BATAM

Pencarian Produk Hukum








Highcharts Example




Highcharts Example




Peraturan Terbaru

No Kategori Nomor Tentang Tanggal
1Peraturan Daerah9 tahun 2019Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu2019-12-31
2Peraturan Walikota59 tahun 2019Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwako Batam Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Batam2019-12-31
3Peraturan Walikota37 tahun 2019Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perwako Batam Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak daerah secara elektronik2019-12-26
4Peraturan Walikota55 tahun 2019Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 2019-12-20
5Peraturan Walikota57 tahun 2019Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika2019-12-20



Peraturan Populer

No Kategori Nomor Tentang Views
1Peraturan Daerah15 tahun 2001Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Kota Batam1540
2Peraturan Walikota69 tahun 2012 Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Batam896
3Peraturan Walikota54 tahun 2013Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil631
4Peraturan Daerah9 tahun 2016Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2016627
5Peraturan Daerah6 tahun 2013Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja603



Kategori: Artikel

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2...

Juni 23, 2020 By admin

Irwandi Irwandi Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepri Abstract The study aims to describe and analyze and identify the reasons behind the Riau Islands Provincial Government not yet applying Government Regulation No. 59 of 2015 to the establishment of regional legal products. This research was conducted using a sociological juridical approach. Lack of knowledge or

Read More
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintahan Kota Batam dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif

Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik...

Desember 16, 2019 By admin

Winsherly Tan Abstract Dalam era reformasi, pemerintah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka dengan cara meningkatkan layanan publik terhadap masyarakat, sehingga pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), guna mewujudkan pemerintah yang bersih (Clean Governance). Salah satu aspeknya adalah dalam hal

Read More
Efektivitas penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam

Efektivitas penertiban dan Pendayagunaan Tanah ...

Desember 16, 2019 By admin

Andi Rendra Rangkuti Abstract Management right on Land (HPL) is a right regulated outside of Law No. 5 of 1960 on Basic Relugation on Agrarian Principles. This right develops in accordance with the demands of the developments. The rights that have existed since the colonial era have been already governed by a special regulation, so

Read More
Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam

Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam

Desember 9, 2019 By admin

Alex Guspeneldi Abstract This research purports to analyse the Batam City’s Government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. It is also to analyse the impact of government limited authority and propose solutions that can solve the government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. Based on the result of this

Read More

Rekap Dokumen

Bentuk Dokumen Jumlah

Link Terkait

Panduan JDIH Batam

File APK JDIH Batam

Instagram

Promosi Videotron

Terbaik Se-Kepri



Terbaik Ke-3 Nasional

Terbaik 5 Besar Nasional

Video Testimoni

Video Youtube

int(15)
Website Reviews

JDIH Kota Batam

Reviews Website

Guest 10/21/19

Penyajian Informasi Produk Hukum di Website JDIH Kota Batam
Powered by
Wiselaw