Tugas Pokok dan Fungsi

» Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Bagian Hukum berada di bawah lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Tugas adalah menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraanpembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Hukum adalah menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraanpembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi: 

  1. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hokum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  3. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan,bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; Singkronisasi Pelaksanaan Tugas Lingkup
  4. Pelaksanaan Konsultasi, Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaann Pelaksanaan Tugas Lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan,bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; dan
  5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan Hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum.
  6. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  7. merencanakan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  8. Pelaksanaan Konsultasi Koordinasi dan pelaksaan sinkronisasi pelaksanan singkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Bagian Hukum, membawahi :

  1. Sub Bagian Perundang -Undangan;
  2.  Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
  3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.