Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kapal Ferry Internasional di Kota Batam – JDIH PEMKO BATAM English English Indonesian Indonesian

Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kapal Ferry Internasional di Kota Batam

Desember 2, 2019 By admin

Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kapal Ferry Internasional di Kota Batam

Yenny Yenny

Abstract

The Porth Health Office Class I of Batam , a technical unit of the Ministry of  Health is  responsible to the Director General of Disease Control and Environmental Sanitation in carrying out their duties, has an obligation to implement the Government Regulation Number 21 of 2013 concerning The Type and Rate of The Non Tax Revenue that is  applied in  the Ministry of Health. In the application of the Government Regulation, which became effective since June 2013, there was resistance from the international ferry companies in Batam, as the object of the Regulation. This resulted in the failure to pay obligations of non tax revenue by the object state revenues, so that the financial records of the Porth Health Office Class I Batam are categorized as non tax revenue. In this research, the researcher conducted sosiological research to analyze the effectiveness of the implementation of a rule of law, in particular linking it  to the effectiveness of the theory of law and progressive legal theory. The Researcher found and concluded that the application of the Government Regulation is not effective. It is suggested to revise the Regulation by involving the participation of ferry service users and Porth Health Office Class I Batam as a regulator.

===

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam (KKP Kelas I Batam) sebagai  unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dalam pelaksanaan tugasnya, juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan peraturan pemerintah 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi, dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2013, yang efektif diberlakukan sejak Juni 2013, beberapa penolakan terjadi dari pengguna jasa. Penolakan khususnya terjadi dari   operator ferry  Internasional di Batam, sebagai objek dari Peraturan Pemerintah ini. Hal ini mengakibatkan terjadinya gagal bayar kewajiban PNBP oleh objek PNBP, sehingga dalam catatan pembukuan keuangan KKP Kelas I Batam, terdapat Piutang PNBP. Dalam tulisan ini, peneliti melakukan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas penerapan sebuah aturan perundang-undangan, khususnya dihubungkan dengan teori Efektifitas Hukum dan Teori Hukum Progressif. Peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2013 di pelabuhan ferry internasional tidak efektif. Peneliti merekomendasikan dilakukannya revisi atas Peraturan Pemerintah  ini dengan melibatkan peran serta penguna jasa dan KKP sebagai regulator.

COMMENTS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Rekap Dokumen

Bentuk Dokumen Jumlah

Link Terkait

Panduan JDIH Batam

Kalender

Agustus 2020
S S R K J S M
« Jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

File APK JDIH Batam

Instagram

Terbaik Se-Kepri



Terbaik Ke-3 Nasional

Terbaik 5 Besar Nasional

Video Youtube

Video Testimoni

int(15)
Website Reviews

JDIH Kota Batam

Reviews Website

Guest 10/21/19

Penyajian Informasi Produk Hukum di Website JDIH Kota Batam
Powered by
Wiselaw