Back to homepage

Profil Bagian Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, Kemudian terakhir diganti Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan Uraian Tugas dan Fuingsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam yang kemudian diganti dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, dan kemdian Terakhir diganti Peraturan Walikota Batam Nomor 36 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Batam dan Sekretariat DPRD Kota Batam

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2016, dimana Struktur Oganisasi Bagian Hukum berada di bawah rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga membawahi Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteran Rakyat, Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bagian Hukum .

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Batam dan Sekretariat DPRD Kota Batam, Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan, memberikan bantuan hukum, Dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan didukung oleh 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari :
a.    Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan:
b.    Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
c.    Sub Bagian  Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.