DPRD Kota Batam Tolak Ranperda Pemekaran Kecamatan

By Admin JDIH Batam 12 Feb 2016, 21:32:36 WIBBerita dan Informasi

DPRD Kota Batam Tolak Ranperda Pemekaran Kecamatan

Keterangan Gambar :


batampos.co.id - DPRD Kota Batam menentang wacana pemerintah yang hendak memekarkan tujuh kecamatan di Kota Batam. Karena rencana tersebut hanya akan menghabiskan anggaran daerah.

"Saat ini saja, 68 persen APBD Batam habis dialokasikan untuk belanja aparat. Apalagi jika dimekarkan, berapa banyak PNS yang harus ditambah," kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam, Fauzan, Senin (8/2).

Belum lagi anggaran yang harus dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur kecamatan serta segala perangkatnya.

"Anggaran yang ada, akan tersedot semua," katanya lagi.

Sementara infrastruktur yang ada saja belum beres, seperti fasilitas sekolah hingga kesehatan. "Selama ini belum memenuhi standar minimal 30 persen," katanya lagi.

DPRD lanjut Fauzan, belum melihat urgensi dilakukannya pemekaran kecamatan, dari 12 menjadi 21. Seperti halnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

"Pemerintah tak memiliki kajian ini ketika kami minta," ungkapnya.

Pemekaran lanjut Fauzan tak bisa dilihat dari faktor kepadatan penduduk saja. Harus mempertimbangkan berbagai aspek.

"Harus ada kajian akademiknya," katanya.

DPRD mengharapkan pemerintah memaksimalkan pelayanan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

"Ini jam 09.00 WIB pegawainya baru datang," ungkapnya lagi.

Karena berbagai pertimbangan itu, Baperda DPRD Kota Batam menolak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran wilayah yang diajukan Pemko Batam. Tak dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016.

"Mayoritas anggota Baperda menolak," kata ketua Baperda Kota Batam, Idawati Nursanti.

Bila pemerintah menganggap pemekaran wilayah sebagai program yang sangat mendesak, bisa diajukan langsung melalui paripurna. Bila diterima, Ranperda bisa digesa dan dirampungkan tahun ini.(hgt)

batampos.co.id - DPRD Kota Batam menentang wacana pemerintah yang hendak memekarkan tujuh kecamatan di Kota Batam. Karena rencana tersebut hanya akan menghabiskan anggaran daerah.

"Saat ini saja, 68 persen APBD Batam habis dialokasikan untuk belanja aparat. Apalagi jika dimekarkan, berapa banyak PNS yang harus ditambah," kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam, Fauzan, Senin (8/2).

Belum lagi anggaran yang harus dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur kecamatan serta segala perangkatnya.

"Anggaran yang ada, akan tersedot semua," katanya lagi.

Sementara infrastruktur yang ada saja belum beres, seperti fasilitas sekolah hingga kesehatan. "Selama ini belum memenuhi standar minimal 30 persen," katanya lagi.

DPRD lanjut Fauzan, belum melihat urgensi dilakukannya pemekaran kecamatan, dari 12 menjadi 21. Seperti halnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 

"Pemerintah tak memiliki kajian ini ketika kami minta," ungkapnya.

Pemekaran lanjut Fauzan tak bisa dilihat dari faktor kepadatan penduduk saja. Harus mempertimbangkan berbagai aspek.

"Harus ada kajian akademiknya," katanya.

DPRD mengharapkan pemerintah memaksimalkan pelayanan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

"Ini jam 09.00 WIB pegawainya baru datang," ungkapnya lagi.

Karena berbagai pertimbangan itu, Baperda DPRD Kota Batam menolak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran wilayah yang diajukan Pemko Batam. Tak dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016.

"Mayoritas anggota Baperda menolak," kata ketua Baperda Kota Batam, Idawati Nursanti.

Bila pemerintah menganggap pemekaran wilayah sebagai program yang sangat mendesak, bisa diajukan langsung melalui paripurna. Bila diterima, Ranperda bisa digesa dan dirampungkan tahun ini.(hgt)

- See more at: http://batampos.co.id/read/2016/02/09/34779/DPRD-Kota-Batam-Tolak-Ranperda-Pemekaran-Kecamatan#sthash.mWzu3OUk.dpuf

batampos.co.id - DPRD Kota Batam menentang wacana pemerintah yang hendak memekarkan tujuh kecamatan di Kota Batam. Karena rencana tersebut hanya akan menghabiskan anggaran daerah.

"Saat ini saja, 68 persen APBD Batam habis dialokasikan untuk belanja aparat. Apalagi jika dimekarkan, berapa banyak PNS yang harus ditambah," kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam, Fauzan, Senin (8/2).

Belum lagi anggaran yang harus dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur kecamatan serta segala perangkatnya.

"Anggaran yang ada, akan tersedot semua," katanya lagi.

Sementara infrastruktur yang ada saja belum beres, seperti fasilitas sekolah hingga kesehatan. "Selama ini belum memenuhi standar minimal 30 persen," katanya lagi.

DPRD lanjut Fauzan, belum melihat urgensi dilakukannya pemekaran kecamatan, dari 12 menjadi 21. Seperti halnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 

"Pemerintah tak memiliki kajian ini ketika kami minta," ungkapnya.

Pemekaran lanjut Fauzan tak bisa dilihat dari faktor kepadatan penduduk saja. Harus mempertimbangkan berbagai aspek.

"Harus ada kajian akademiknya," katanya.

DPRD mengharapkan pemerintah memaksimalkan pelayanan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

"Ini jam 09.00 WIB pegawainya baru datang," ungkapnya lagi.

Karena berbagai pertimbangan itu, Baperda DPRD Kota Batam menolak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran wilayah yang diajukan Pemko Batam. Tak dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016.

"Mayoritas anggota Baperda menolak," kata ketua Baperda Kota Batam, Idawati Nursanti.

Bila pemerintah menganggap pemekaran wilayah sebagai program yang sangat mendesak, bisa diajukan langsung melalui paripurna. Bila diterima, Ranperda bisa digesa dan dirampungkan tahun ini.(hgt)

- See more at: http://batampos.co.id/read/2016/02/09/34779/DPRD-Kota-Batam-Tolak-Ranperda-Pemekaran-Kecamatan#sthash.mWzu3OUk.dpuf

batampos.co.id - DPRD Kota Batam menentang wacana pemerintah yang hendak memekarkan tujuh kecamatan di Kota Batam. Karena rencana tersebut hanya akan menghabiskan anggaran daerah.

"Saat ini saja, 68 persen APBD Batam habis dialokasikan untuk belanja aparat. Apalagi jika dimekarkan, berapa banyak PNS yang harus ditambah," kata Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Batam, Fauzan, Senin (8/2).

Belum lagi anggaran yang harus dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur kecamatan serta segala perangkatnya.

"Anggaran yang ada, akan tersedot semua," katanya lagi.

Sementara infrastruktur yang ada saja belum beres, seperti fasilitas sekolah hingga kesehatan. "Selama ini belum memenuhi standar minimal 30 persen," katanya lagi.

DPRD lanjut Fauzan, belum melihat urgensi dilakukannya pemekaran kecamatan, dari 12 menjadi 21. Seperti halnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 

"Pemerintah tak memiliki kajian ini ketika kami minta," ungkapnya.

Pemekaran lanjut Fauzan tak bisa dilihat dari faktor kepadatan penduduk saja. Harus mempertimbangkan berbagai aspek.

"Harus ada kajian akademiknya," katanya.

DPRD mengharapkan pemerintah memaksimalkan pelayanan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

"Ini jam 09.00 WIB pegawainya baru datang," ungkapnya lagi.

Karena berbagai pertimbangan itu, Baperda DPRD Kota Batam menolak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran wilayah yang diajukan Pemko Batam. Tak dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016.

"Mayoritas anggota Baperda menolak," kata ketua Baperda Kota Batam, Idawati Nursanti.

Bila pemerintah menganggap pemekaran wilayah sebagai program yang sangat mendesak, bisa diajukan langsung melalui paripurna. Bila diterima, Ranperda bisa digesa dan dirampungkan tahun ini.(hgt)

- See more at: http://batampos.co.id/read/2016/02/09/34779/DPRD-Kota-Batam-Tolak-Ranperda-Pemekaran-Kecamatan#sthash.mWzu3OUk.dpuf


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Bagaimana Tampilan Baru Web JDIH Kota Batam Sekarang ini ?
  Sangat Jelek
  Jelek
  Biasa Saja
  Bagus
  Sangat Bagus

Komentar Terakhir

  • jaket wanita terbaru

    Oh jadi ini isi perdanya. Terimakasih ...

    View Article
  • yani

    Mohon ijn tanyakan proses penyusunan raperda KTR? ...

    View Article